Dalam membuat kontrak bisnis, banyak orang hanya fokus pada bagian awal dan akhir: siapa para pihaknya, berapa nilai transaksinya, lalu tanda tangan. Padahal, kekuatan sebuah kontrak justru terletak pada klausul-klausul yang mengatur bagaimana kerja sama dijalankan, bagaimana pembagian keuntungan dan resiko, serta apa akibatnya apabila terjadi masalah.
Berikut adalah 5 klausul penting yang sebaiknya ada dalam kontrak bisnis.
1. Klausul Identitas dan Kewenangan Para Pihak
Klausul pertama yang sangat penting adalah identitas para pihak. Bagian ini terlihat sederhana, tetapi memiliki peran besar dalam menentukan siapa yang terikat dalam kontrak.
Dalam kontrak bisnis, identitas para pihak harus ditulis dengan jelas. Jika pihaknya adalah orang perseorangan, maka identitas dapat memuat nama lengkap, alamat, nomor identitas, dan kedudukan orang tersebut dalam kontrak.
Namun, jika pihaknya adalah badan usaha atau badan hukum seperti PT, CV, koperasi, yayasan, atau perkumpulan, maka perlu dipastikan siapa yang berwenang mewakili badan tersebut. Misalnya, dalam Perseroan Terbatas, pihak yang biasanya berwenang mewakili perseroan adalah direksi sesuai dengan anggaran dasar. Jika yang menandatangani kontrak bukan direksi, maka perlu ada surat kuasa atau dasar kewenangan lain yang jelas.
Mengapa ini penting? Karena kontrak tidak hanya harus ditandatangani oleh orang yang hadir di meja perundingan, tetapi oleh pihak yang memang memiliki kapasitas dan kewenangan hukum untuk mengikatkan diri. Klausul identitas dan kewenangan membantu mencegah masalah di kemudian hari, misalnya ketika salah satu pihak menyatakan bahwa orang yang menandatangani kontrak ternyata tidak berwenang mewakili perusahaan.
2. Klausul Ruang Lingkup
Klausul ruang lingkup adalah bagian yang menjelaskan apa sebenarnya objek atau kegiatan yang diperjanjikan para pihak. Dalam kontrak bisnis, klausul ini harus dibuat sejelas mungkin. Banyak sengketa muncul karena ruang lingkup kerja sama ditulis terlalu umum.
Dalam kontrak bisnis, ruang lingkup kerja sama sebaiknya menjelaskan beberapa hal, antara lain:
- Jenis pekerjaan atau kegiatan;
- Batasan tanggung jawab masing-masing pihak;
- Standar hasil yang diharapkan;
- Jangka waktu pelaksanaan;
- Dokumen atau output yang harus diserahkan.
Semakin jelas ruang lingkupnya, semakin kecil ruang perbedaan tafsir di kemudian hari.
3. Klausul Hak dan Kewajiban Para Pihak
Setelah ruang lingkup kerja sama dijelaskan, kontrak perlu mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Klausul ini adalah inti dari hubungan kontraktual. Di sinilah para pihak mengetahui apa yang boleh diminta dan apa yang wajib dilakukan.
Misalnya, dalam kontrak jasa, pemberi jasa berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai ruang lingkup yang disepakati. Sebaliknya, pengguna jasa berkewajiban membayar biaya jasa sesuai waktu dan mekanisme pembayaran yang telah ditentukan.
Dalam kontrak distribusi, prinsipal berkewajiban menyediakan produk, sedangkan distributor berkewajiban memasarkan produk sesuai wilayah dan target tertentu. Prinsipal berhak menerima laporan penjualan, sedangkan distributor berhak memperoleh margin atau komisi sesuai kesepakatan.
Klausul hak dan kewajiban sebaiknya tidak ditulis terlalu umum. Kalimat seperti “para pihak wajib menjalankan kerja sama dengan baik” memang dapat dicantumkan, tetapi tidak cukup untuk menjadi pedoman operasional. Lebih baik jika kontrak mengatur kewajiban secara rinci. Klausul hak dan kewajiban yang baik akan membantu para pihak menjalankan kerja sama secara lebih tertib dan profesional.
4. Klausul Pembayaran
Dalam kontrak bisnis, klausul pembayaran termasuk salah satu bagian yang paling sensitif. Banyak hubungan bisnis bermasalah bukan karena pekerjaannya tidak berjalan, tetapi karena mekanisme pembayaran tidak diatur dengan jelas.
Misalnya, jika pembayaran dilakukan berdasarkan termin, maka kontrak perlu menjelaskan kapan termin pertama, kedua, dan ketiga harus dibayarkan. Jika pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai, perlu dijelaskan dokumen apa yang menjadi dasar pembayaran, seperti invoice, berita acara serah terima, atau laporan pekerjaan.
Untuk kontrak kerja sama yang melibatkan pembagian keuntungan, klausul ini harus dibuat lebih hati-hati. Para pihak perlu sepakat mengenai dasar perhitungan keuntungan. Karena itu, klausul pembayaran dan pembagian keuntungan harus ditulis secara konkret, terukur, dan mudah diverifikasi.
5. Klausul Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa
Wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan. Bentuknya bisa berupa tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, terlambat melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam kontrak.
Dalam kontrak bisnis, klausul wanprestasi perlu mengatur tindakan apa saja yang dianggap sebagai pelanggaran. Setelah itu, kontrak juga perlu mengatur akibat dari wanprestasi. Akibat tersebut dapat berupa teguran tertulis, denda, kewajiban memperbaiki pekerjaan, ganti rugi, penundaan pembayaran, atau pengakhiran kontrak.
Selain wanprestasi, kontrak juga perlu mengatur mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa tidak harus selalu langsung melalui pengadilan. Para pihak dapat mengatur tahapan penyelesaian, misalnya dimulai dari musyawarah, kemudian mediasi, dan jika tidak tercapai kesepakatan, baru diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase. Klausul ini penting karena ketika sengketa terjadi, para pihak sudah memiliki jalur penyelesaian yang disepakati bersama.
Penutup
Kontrak bisnis tidak cukup hanya berisi identitas para pihak, nilai transaksi, dan tanda tangan. Kontrak harus mampu mengatur hubungan bisnis secara jelas dari awal sampai akhir. Kelima klausul tersebut dapat membantu pelaku usaha memahami posisi masing-masing, mengurangi risiko kesalahpahaman, dan memberikan dasar hukum apabila terjadi permasalahan.
