Apa Itu NIB?
NIB adalah singkatan dari Nomor Induk Berusaha. Secara sederhana, NIB dapat dipahami sebagai identitas resmi bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, NIB didefinisikan sebagai bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha, sekaligus sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
Dengan adanya NIB, pelaku usaha telah tercatat dalam sistem perizinan berusaha nasional. NIB ini penting karena sering menjadi dokumen dasar untuk berbagai kebutuhan usaha, seperti membuka rekening usaha, menjalin kerja sama bisnis, mengakses pembiayaan, memenuhi kewajiban perpajakan, hingga mengikuti proses pengadaan barang dan jasa.
Namun, NIB tidak boleh dipahami secara berlebihan. NIB memang penting, tetapi bukan berarti semua kegiatan usaha otomatis boleh dijalankan hanya karena NIB sudah terbit. Untuk beberapa kegiatan usaha, terutama yang memiliki risiko menengah atau tinggi, pelaku usaha masih harus memenuhi standar, persyaratan, atau izin tertentu sebelum benar-benar dapat menjalankan kegiatan usahanya secara penuh.
Apa Itu KBLI?
Selain NIB, istilah penting lain dalam OSS adalah KBLI, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. KBLI adalah kode klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan kegiatan usaha berdasarkan jenis aktivitas ekonominya. Dalam Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, KBLI disebut sebagai kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
Dalam konteks OSS, KBLI memiliki peran yang sangat penting. Melalui kode KBLI, sistem dapat membaca jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh pelaku usaha. Dari situ, sistem kemudian menentukan tingkat risiko, jenis perizinan, dan kewajiban yang perlu dipenuhi. Karena itu, memilih KBLI tidak boleh dilakukan secara asal. Kesalahan memilih KBLI dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Misalnya, kegiatan usaha yang dijalankan ternyata tidak sesuai dengan legalitas yang dimiliki, izin yang seharusnya dibutuhkan tidak muncul, atau pelaku usaha mengalami hambatan ketika hendak bekerja sama dengan pihak lain.
Mengapa KBLI Penting dalam OSS?
KBLI penting karena menjadi salah satu dasar utama dalam sistem OSS. Ketika pelaku usaha mengajukan legalitas usaha, ia harus menentukan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Kegiatan usaha tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kode KBLI. Dari kode KBLI inilah sistem OSS dapat menentukan apakah suatu kegiatan usaha termasuk risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Klasifikasi risiko tersebut akan mempengaruhi jenis legalitas yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Sebagai contoh, kegiatan usaha dengan risiko rendah umumnya memiliki proses perizinan yang lebih sederhana. Sebaliknya, kegiatan usaha dengan risiko lebih tinggi dapat membutuhkan pemenuhan standar atau izin tertentu. Dengan demikian, KBLI bukan sekadar kode angka. KBLI adalah titik awal yang menentukan arah perizinan usaha dalam OSS.
Apa Itu Perizinan Berusaha?
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya. Definisi ini juga ditegaskan dalam Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025. Dalam sistem OSS, perizinan berusaha diberikan berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Artinya, tidak semua usaha membutuhkan jenis izin yang sama.
Secara umum, semakin rendah risiko kegiatan usaha, semakin sederhana legalitas yang diperlukan. Sebaliknya, semakin tinggi risiko kegiatan usaha, semakin banyak persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha. Dalam rezim perizinan berusaha berbasis risiko, pelaku usaha dapat berhadapan dengan beberapa bentuk legalitas, antara lain NIB, Sertifikat Standar, dan Izin. Selain itu, untuk kegiatan tertentu, pelaku usaha juga dapat membutuhkan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha atau PB UMKU.
Apa Saja yang Diurus Melalui OSS?
OSS tidak hanya digunakan untuk menerbitkan NIB. Berdasarkan Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur melalui OSS meliputi persyaratan dasar, perizinan berusaha, PB UMKU, pengawasan, sistem OSS, dan sanksi.
Beberapa layanan yang dapat diproses melalui OSS antara lain penerbitan persyaratan dasar, penerbitan perizinan berusaha, penerbitan PB UMKU, fasilitas penanaman modal, dan pengawasan. Persyaratan dasar yang dimaksud dapat meliputi aspek tata ruang, lingkungan, dan bangunan gedung, seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dengan demikian, OSS berfungsi sebagai sistem yang menghubungkan berbagai aspek legalitas usaha. Bukan hanya identitas usaha, tetapi juga izin, standar, persyaratan dasar, dan kewajiban lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
Hubungan antara NIB, KBLI, dan Perizinan Berusaha
Agar lebih mudah dipahami, hubungan antara NIB, KBLI, dan perizinan berusaha dapat digambarkan sebagai satu rangkaian.
Pertama, pelaku usaha menentukan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Kegiatan usaha tersebut kemudian dipilih dalam bentuk kode KBLI.
Kedua, berdasarkan KBLI tersebut, sistem OSS akan membaca tingkat risiko dan ketentuan perizinan yang berlaku untuk kegiatan usaha tersebut.
Ketiga, OSS menerbitkan legalitas yang sesuai, mulai dari NIB hingga perizinan lain yang diperlukan, bergantung pada tingkat risiko dan persyaratan bidang usahanya.
Dengan kata lain, KBLI membantu menentukan jenis kegiatan usaha, NIB menjadi identitas pelaku usaha, dan perizinan berusaha menjadi dasar hukum untuk menjalankan kegiatan tersebut. Karena itu, pelaku usaha perlu berhati-hati sejak awal ketika memilih KBLI. Kesalahan pada tahap ini dapat berdampak pada legalitas usaha secara keseluruhan.
Penutup
Dalam sistem OSS, NIB, KBLI, dan perizinan berusaha merupakan tiga hal yang saling berkaitan. NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha, KBLI menjadi dasar pengelompokan kegiatan usaha, sedangkan perizinan berusaha menjadi legalitas untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Memahami hubungan ketiganya penting agar pelaku usaha tidak hanya sekadar memiliki NIB, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan bidang usaha, tingkat risiko, dan kewajiban perizinan yang berlaku.
