Dalam bisnis yang mulai berkembang, ada satu pertanyaan yang sering muncul: bolehkah brand milik kita dipakai oleh pihak lain?. Misalnya, sebuah usaha makanan mulai dikenal dan ada pihak lain yang ingin membuka cabang. Sebuah brand fashion ingin bekerja sama dengan produsen lain. Sebuah pemilik merek ingin memberi izin kepada distributor tertentu untuk menggunakan mereknya. Atau sebuah bisnis ingin masuk ke model franchise, reseller eksklusif, kemitraan, atau produksi bersama. Dalam situasi seperti itu, merek tidak lagi hanya dipakai oleh pemiliknya sendiri. Ada pihak lain yang ikut menggunakan brand tersebut dalam kegiatan perdagangan. Di sinilah lisensi merek menjadi penting.
Lisensi merek adalah cara legal untuk memberikan izin kepada pihak lain agar dapat menggunakan merek terdaftar. Tanpa pengaturan yang jelas, penggunaan merek oleh pihak lain bisa menimbulkan masalah: siapa yang boleh memakai merek, untuk produk apa, di wilayah mana, berapa lama, dengan standar kualitas seperti apa, dan apa akibatnya jika kerjasama berakhir. Merek adalah aset, karena itu ketika merek dipakai oleh pihak lain, izinnya tidak boleh hanya berdasarkan kepercayaan lisan.
Apa Itu Lisensi Merek?
Secara sederhana, lisensi merek adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut berdasarkan perjanjian tertulis. Ada dua hal penting dari pengertian ini.
Pertama, lisensi diberikan oleh pemilik merek terdaftar. Artinya, posisi hukum pemilik merek menjadi sangat penting. Jika merek belum terdaftar, dasar pemberian lisensi menjadi lebih lemah karena hak eksklusif atas merek belum diperoleh secara penuh. Kedua, lisensi harus didasarkan pada perjanjian tertulis. Ini penting karena penggunaan merek menyangkut hak, kewajiban, batasan, standar, dan risiko hukum para pihak.
Dalam praktik, lisensi merek dapat digunakan dalam berbagai model kerja sama. Misalnya franchise, distribusi, reseller, produksi bersama, co-branding, merchandising, atau kerja sama pemasaran. Namun, apapun model bisnisnya, inti lisensinya sama: ada pemilik merek yang memberi izin, dan ada pihak lain yang menerima izin untuk menggunakan merek tersebut dalam batas tertentu.
Mengapa Lisensi Merek Perlu Dibuat Tertulis?
Dalam bisnis, banyak kerjasama dimulai dari hubungan baik. Teman, keluarga, mitra lama, distributor, atau pihak yang sudah dipercaya sering diberi izin memakai brand tanpa perjanjian yang rapi. Pada awalnya mungkin tidak terasa bermasalah. Tetapi ketika usaha berkembang, risiko mulai muncul.
Penerima izin bisa menggunakan merek di luar wilayah yang disepakati. Produk yang dijual bisa tidak sesuai standar. Merek bisa dipakai untuk promosi yang tidak disetujui. Mitra bisa tetap menggunakan brand setelah kerjasama berakhir. Bahkan, pihak lain bisa mengklaim bahwa ia punya hak lebih luas atas merek tersebut. Jika tidak ada perjanjian tertulis, penyelesaiannya akan lebih sulit.
Perjanjian tertulis memberi kepastian. Para pihak dapat melihat dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pemilik merek juga memiliki dasar untuk menegur, menghentikan, atau menuntut apabila penerima lisensi melanggar ketentuan. Dalam lisensi merek, kepercayaan tetap penting. Tetapi kepercayaan harus didukung oleh dokumen hukum yang jelas.
Apa Saja yang Perlu Diatur dalam Perjanjian Lisensi Merek?
Perjanjian lisensi merek sebaiknya tidak hanya berisi kalimat singkat bahwa pemilik merek memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek. Pengaturan seperti itu terlalu umum dan berisiko menimbulkan tafsir yang berbeda. Ada beberapa hal penting yang sebaiknya diatur.
Pertama, identitas merek yang dilisensikan. Perjanjian perlu menyebutkan merek secara jelas, termasuk nomor pendaftaran jika merek sudah terdaftar, kelas barang atau jasa, serta ruang lingkup barang atau jasa yang boleh menggunakan merek tersebut.
Kedua, ruang lingkup penggunaan. Apakah penerima lisensi boleh menggunakan merek untuk seluruh jenis barang atau jasa, atau hanya sebagian? Apakah boleh dipakai pada kemasan, toko, website, marketplace, media sosial, iklan, dokumen promosi, atau hanya pada produk tertentu?
Ketiga, wilayah penggunaan. Apakah lisensi berlaku di seluruh Indonesia, hanya di wilayah tertentu, atau bahkan mencakup wilayah luar negeri jika diperjanjikan?
Keempat, jangka waktu lisensi. Perjanjian harus jelas berlaku sejak kapan sampai kapan. Jangka waktu ini penting agar penggunaan merek tidak berlangsung tanpa batas.
Kelima, standar kualitas. Ini bagian yang sangat penting. Pemilik merek perlu mengatur standar produk, layanan, kemasan, bahan, desain, promosi, dan pengalaman konsumen agar reputasi brand tetap terjaga.
Keenam, royalti atau kompensasi. Jika lisensi diberikan dengan imbalan, perlu diatur besaran royalti, cara perhitungan, waktu pembayaran, laporan penjualan, dan konsekuensi keterlambatan.
Ketujuh, larangan pengalihan atau sub-lisensi. Penerima lisensi sebaiknya tidak boleh memberikan izin lagi kepada pihak lain tanpa persetujuan pemilik merek.
Kedelapan, pengawasan dan audit. Pemilik merek perlu memiliki hak untuk memeriksa penggunaan merek, kualitas produk, laporan penjualan, dan kepatuhan penerima lisensi.
Kesembilan, akibat berakhirnya perjanjian. Setelah lisensi berakhir, penerima lisensi harus berhenti menggunakan merek, menarik materi promosi tertentu, mengganti identitas toko jika diperlukan, dan tidak lagi menyatakan diri sebagai pihak yang berhubungan dengan pemilik merek.
Kesepuluh, penyelesaian sengketa. Para pihak perlu menentukan apakah sengketa diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan.
Semakin jelas perjanjiannya, semakin kecil ruang konflik di kemudian hari.
Lisensi Bisa Diberikan untuk Sebagian atau Seluruh Barang/Jasa
Lisensi merek tidak harus selalu diberikan untuk seluruh ruang lingkup merek. Pemilik merek dapat memberi lisensi untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa. Ini penting karena merek seringkali memiliki cakupan perlindungan yang cukup luas.
Misalnya, sebuah merek terdaftar untuk beberapa jenis produk makanan. Pemilik merek dapat memberi lisensi hanya untuk satu kategori produk tertentu, bukan seluruh produk. Atau sebuah merek digunakan untuk barang dan jasa tertentu, tetapi lisensi hanya diberikan untuk wilayah dan model bisnis tertentu. Dengan begitu, pemilik merek tetap dapat mengendalikan pemanfaatan brand.
Lisensi yang terlalu luas tanpa strategi bisa berbahaya. Penerima lisensi dapat memperoleh ruang penggunaan yang besar, sementara pemilik merek kehilangan kendali atas arah brand. Karena itu, sebelum memberi lisensi, pemilik merek perlu menentukan batasnya secara cermat.
Apakah Pemilik Merek Masih Boleh Menggunakan Mereknya?
Pada prinsipnya, pemilik merek yang sudah memberikan lisensi tetap dapat menggunakan sendiri mereknya. Pemilik merek juga tetap dapat memberikan lisensi kepada pihak ketiga, kecuali jika dalam perjanjian ditentukan lain. Ini berarti lisensi merek tidak selalu bersifat eksklusif.
Dalam praktik, ada beberapa kemungkinan. Lisensi bisa bersifat non-eksklusif, sehingga pemilik merek masih dapat menggunakan mereknya dan memberi lisensi kepada pihak lain. Lisensi bisa bersifat eksklusif, sehingga hanya penerima lisensi tertentu yang diberi hak menggunakan merek dalam ruang lingkup yang disepakati. Lisensi juga bisa dibatasi berdasarkan wilayah, jenis produk, saluran distribusi, atau jangka waktu tertentu.
Karena itu, klausul eksklusivitas harus ditulis dengan sangat hati-hati. Jangan sampai pemilik merek tanpa sadar memberikan hak yang terlalu luas dan membatasi dirinya sendiri dalam mengembangkan bisnis.
Pencatatan Lisensi
Perjanjian lisensi merek tidak cukup hanya ditandatangani oleh para pihak. Dalam hukum merek, perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri. Setelah dicatat, perjanjian lisensi diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Mengapa pencatatan ini penting? Karena perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum terhadap pihak ketiga.
Artinya, perjanjian tersebut mungkin tetap mengikat para pihak yang membuatnya, tetapi posisinya menjadi lemah ketika berhadapan dengan pihak ketiga. Dalam konteks perlindungan merek, pencatatan memberi kepastian dan keterbukaan bahwa ada pihak tertentu yang secara sah menggunakan merek berdasarkan izin pemilik merek.
Penggunaan Merek oleh Penerima Lisensi Dianggap sebagai Penggunaan oleh Pemilik
Satu hal yang menarik dalam lisensi merek adalah penggunaan merek oleh penerima lisensi dapat dipandang sebagai penggunaan oleh pemilik merek terdaftar. Ini penting karena merek terdaftar perlu digunakan dalam perdagangan. Jika suatu merek tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, merek tersebut dapat menghadapi risiko penghapusan.
Dalam konteks ini, penggunaan merek oleh penerima lisensi membantu menunjukkan bahwa merek tersebut tetap aktif digunakan, sepanjang penggunaan itu dilakukan secara sah dan sesuai perjanjian. Namun, manfaat ini hanya akan efektif jika hubungan lisensi dikelola dengan baik. Pemilik merek tetap perlu menyimpan bukti penggunaan, laporan penjualan, materi promosi, kemasan, dokumentasi produk, dan bukti lain yang menunjukkan bahwa merek benar-benar digunakan dalam perdagangan.
Lisensi Tidak Boleh Merugikan Perekonomian atau Menghambat Penguasaan Teknologi
Perjanjian lisensi juga memiliki batas. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Ini menunjukkan bahwa lisensi merek bukan hanya urusan privat antara pemilik merek dan penerima lisensi.
Negara tetap memberi batas agar perjanjian lisensi tidak digunakan untuk menciptakan ketentuan yang merugikan kepentingan ekonomi nasional atau menghambat pengembangan kemampuan teknologi. Dalam konteks bisnis, klausul-klausul lisensi perlu disusun secara proporsional. Pemilik merek memang berhak menjaga kualitas dan reputasi brand, tetapi pengaturan dalam perjanjian tidak boleh melampaui batas yang dilarang oleh hukum.
Lisensi Berbeda dari Pengalihan Hak atas Merek
Pelaku usaha juga perlu membedakan lisensi merek dengan pengalihan hak atas merek. Dalam lisensi, pemilik merek tetap menjadi pemilik. Ia hanya memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek dalam batas tertentu. Sedangkan dalam pengalihan hak atas merek, kepemilikan merek berpindah kepada pihak lain. Pengalihan dapat terjadi karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh hukum.
Jika pemilik brand hanya ingin pihak lain menggunakan mereknya untuk kerja sama bisnis, jalurnya adalah lisensi. Tetapi jika pemilik brand ingin menjual atau memindahkan kepemilikan merek kepada pihak lain, jalurnya adalah pengalihan hak. Jangan sampai pelaku usaha bermaksud memberi izin penggunaan, tetapi dokumen yang dibuat justru menyerupai pengalihan hak. Sebaliknya, jangan sampai terjadi transaksi pengalihan, tetapi hanya dibuat seolah-olah sebagai lisensi.
Merek Kolektif Tidak Sama dengan Lisensi Merek Biasa
Perlu juga dibedakan antara lisensi merek biasa dan penggunaan Merek Kolektif. Merek Kolektif digunakan oleh komunitas atau kelompok tertentu dengan karakteristik barang atau jasa yang sama. Dalam pengaturan terbaru mengenai pendaftaran merek, Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain. Jika pihak lain ingin menggunakan Merek Kolektif, pihak tersebut harus bergabung ke komunitas Merek Kolektif.
Ini berbeda dengan merek biasa, di mana pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis. Perbedaan ini penting bagi koperasi, asosiasi, kelompok produsen, komunitas UMKM, atau organisasi kolektif lain. Jika merek yang digunakan adalah Merek Kolektif, maka logika penggunaannya bukan lisensi komersial biasa, melainkan keanggotaan dan kepatuhan pada ketentuan penggunaan Merek Kolektif.
Dasar Hukum
Dasar hukum dalam pembahasan ini antara lain:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sepanjang mengubah ketentuan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis;
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek;
- ketentuan mengenai pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual;
- ketentuan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang berkaitan dengan hubungan kontraktual para pihak.
Kesimpulan
Lisensi merek adalah cara legal bagi pemilik merek terdaftar untuk memberikan izin kepada pihak lain menggunakan brand dalam kegiatan perdagangan. Lisensi penting terutama ketika bisnis mulai berkembang melalui franchise, reseller, distributor, kemitraan, produksi bersama, co-branding, atau model kerja sama lainnya. Namun, lisensi merek tidak boleh dilakukan secara asal. Perlu ada perjanjian tertulis yang mengatur ruang lingkup penggunaan, jenis barang atau jasa, wilayah, jangka waktu, standar kualitas, royalti, pengawasan, larangan sub-lisensi, akibat berakhirnya kerja sama, dan penyelesaian sengketa.
Perjanjian lisensi juga perlu dicatatkan agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Bagi pelaku usaha, pesan utamanya sederhana: jangan biarkan brand dipakai pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas. Merek adalah aset bisnis. Jika aset itu ingin digunakan oleh pihak lain, izinnya harus tertulis, terukur, dan dikelola dengan baik.
