Satu istilah masih sering dicari pelaku usaha pembangkit listrik, yaitu “izin operasi” yang dulu dikenal dalam dunia ketenagalistrikan, seolah semua pembangkit memakai izin yang sama. Anggapan ini membingungkan karena istilah di praktik, di peraturan lama, dan di peraturan sekarang tidak sama. Akibatnya, ada pelaku usaha yang mengurus izin yang tidak tepat, atau menjual listrik padahal izinnya hanya untuk pemakaian sendiri.
Artikel ini menjelaskan perbedaan izin untuk kepentingan umum (IUPTLU), izin untuk kepentingan sendiri (IUPTLS), dan nasib izin operasi setelah UU Cipta Kerja. Setiap rujukan pasal ditulis lengkap dengan nama peraturannya agar mudah dicocokkan dengan teks aslinya. Istilah “UU 30/2009 (teks asli)” menunjuk ke versi sebelum diubah UU Cipta Kerja, sedangkan “UU Ketenagalistrikan” menunjuk ke versi setelah diubah.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009), sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian UU Nomor 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang). Versi setelah perubahan disebut UU Ketenagalistrikan dalam artikel ini.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025), yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (PP 5/2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (PP 25/2021).
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Permen ESDM 11/2021), ditetapkan 2 Juni 2021 dan diundangkan 11 Juni 2021.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2026 tentang standar perizinan berbasis risiko sektor ESDM (Permen ESDM 7/2026), berlaku sejak 12 Juni 2026.
IUPTLU dan IUPTLS adalah singkatan yang dipakai Kementerian ESDM dalam praktik perizinan. UU Ketenagalistrikan sendiri menyebutnya Perizinan Berusaha untuk penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan kepentingan sendiri. Kedua istilah menunjuk izin yang sama, dan artikel ini memakai singkatan agar mudah dikenali.
1. Dari Dua Izin Menjadi Satu Perizinan Berusaha
UU 30/2009 (teks asli) membedakan dua izin. Pasal 1 angka 10 UU 30/2009 (teks asli) mendefinisikan izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai izin untuk usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum, sedangkan Pasal 1 angka 11 UU 30/2009 (teks asli) mendefinisikan izin operasi sebagai izin untuk penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan sendiri. Pembagian ini juga terlihat dalam Pasal 19 ayat (1) UU 30/2009 (teks asli), yang menyebut izin usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi. Jadi, “izin operasi” pada awalnya adalah nama izin untuk pembangkit kepentingan sendiri, bukan izin untuk mulai menyalakan pembangkit.
UU Cipta Kerja mengubah susunan itu. Pasal 1 angka 10 UU Ketenagalistrikan diubah menjadi Perizinan Berusaha terkait ketenagalistrikan, Pasal 1 angka 11 dihapus, dan Pasal 19 ayat (1) UU Ketenagalistrikan membagi perizinan menjadi tiga kategori, yaitu kepentingan umum, kepentingan sendiri, dan jasa penunjang. Pasal 20 UU Ketenagalistrikan juga dihapus. Dengan demikian izin operasi tidak lagi berdiri sebagai izin tersendiri, dan izin untuk kepentingan sendiri kini berupa Perizinan Berusaha yang dalam praktik disebut IUPTLS.
2. IUPTLU: Izin untuk Kepentingan Umum
IUPTLU adalah Perizinan Berusaha untuk menyediakan tenaga listrik yang dijual atau disalurkan kepada masyarakat umum. Menurut Permen ESDM 11/2021, usaha ini dapat meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik. Pelakunya dapat berupa BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, sebagaimana Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan.
Penerbit izinnya adalah Menteri ESDM atau gubernur sesuai kewenangan. Menurut panduan perizinan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, usaha lintas provinsi atau pembangkit yang listriknya dijual kepada badan usaha lain menjadi kewenangan Menteri. Gubernur berwenang bila usaha berada dalam satu provinsi dan pemegang wilayah usaha tidak memiliki usaha pembangkitan.
Persyaratannya lebih banyak dibanding izin untuk kepentingan sendiri. Pemohon memerlukan NIB, kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan studi kelayakan, sedangkan untuk pembangkit ditambah perjanjian jual beli tenaga listrik dan persetujuan harga jual. Setelah izin terbit, pemegangnya wajib memiliki SLO, memakai peralatan ber-SNI wajib, dan melapor secara berkala setiap Januari.
3. IUPTLS: Izin untuk Kepentingan Sendiri
IUPTLS dipakai untuk menyediakan tenaga listrik yang digunakan sendiri, misalnya pembangkit di pabrik, tambang, atau kawasan usaha. Pasal 13 ayat (1) UU Ketenagalistrikan menegaskan bahwa usaha ini dilaksanakan hanya untuk pemakaian sendiri. Karena itu, pemegang IUPTLS tidak boleh memperlakukan pembangkitnya sebagai usaha jual listrik.
Ambang kapasitasnya perlu dihitung dengan cermat. Pasal 39 Permen ESDM 11/2021 mewajibkan IUPTLS untuk pembangkit dengan total kapasitas di atas 500 kW, sedangkan pembangkit sampai dengan 500 kW cukup menyampaikan laporan kepada Menteri atau gubernur. Kapasitas dihitung dalam satu sistem instalasi tenaga listrik, dan angka ini sama dengan ambang untuk PLTS atap dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Permen ESDM 2/2024 yang dibahas pada artikel tentang aturan PLTS atap.
Penerbit izin bergantung pada skala usaha. Menurut panduan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Menteri berwenang untuk usaha lintas provinsi, usaha di atas 12 mil laut, kapasitas di atas 10 MW, atau usaha minyak dan gas bumi, sedangkan selebihnya menjadi kewenangan gubernur. Persyaratannya antara lain NIB sesuai kegiatan usaha utama dan kajian teknis, serta tidak dipungut biaya.
Kelebihan listrik tidak boleh dijual bebas. Pasal 23 UU Ketenagalistrikan mengatur penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemerintah dan hanya jika wilayah tersebut belum terjangkau pemegang perizinan kepentingan umum. Pengelola kawasan industri, misalnya, tidak otomatis boleh menjual listrik kepada seluruh penyewanya.
4. Izin Operasi dan SLO: Jangan Tertukar
Karena istilah lama masih sering terdengar, sebagian pelaku usaha menyebut SLO sebagai “izin operasi”. Padahal SLO bukan Perizinan Berusaha, melainkan sertifikat yang menyatakan instalasi layak dioperasikan. Pasal 44 ayat (4) UU Ketenagalistrikan menyatakan bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
Urutan yang lazim adalah mengurus Perizinan Berusaha (IUPTLU atau IUPTLS) lebih dulu, membangun instalasi, lalu memperoleh SLO sebelum instalasi dioperasikan. Menurut panduan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, SLO diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik, dan tenaga teknik yang mengoperasikan instalasi wajib memiliki sertifikat kompetensi. Pembangkit yang sudah dibangun tetapi belum ber-SLO belum boleh dioperasikan.
Dengan kata lain, “izin operasi” dalam arti lama sudah tidak ada, tetapi dua kewajiban yang berbeda tetap ada. Pertama, Perizinan Berusaha untuk menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik. Kedua, SLO untuk mengoperasikan instalasinya.
5. Perbandingan dalam Satu Tabel
Tabel berikut merangkum empat istilah yang paling sering tertukar, lengkap dengan dasar hukum dan statusnya saat ini.
| Istilah | Untuk apa | Dasar hukum | Status sekarang |
| IUPTLU | Menyediakan listrik bagi kepentingan umum (pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan) | Pasal 19 ayat (1) UU Ketenagalistrikan; Permen ESDM 11/2021 | Berlaku sebagai Perizinan Berusaha |
| IUPTLS | Menyediakan listrik hanya untuk pemakaian sendiri | Pasal 13 ayat (1) UU Ketenagalistrikan; Pasal 39 Permen ESDM 11/2021 (wajib di atas 500 kW) | Berlaku sebagai Perizinan Berusaha |
| Izin Operasi | Izin penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri menurut UU 30/2009 (teks asli) | Pasal 1 angka 11 dan Pasal 22 UU 30/2009 (teks asli) | Tidak berdiri sendiri lagi karena Pasal 1 angka 11 dihapus |
| SLO | Menyatakan instalasi layak dioperasikan | Pasal 44 ayat (4) UU Ketenagalistrikan | Tetap wajib bagi instalasi yang beroperasi |
Perbedaan paling penting ada pada tujuan penggunaan listrik. Jika listrik dijual kepada pihak lain, jalurnya IUPTLU. Jika listrik hanya dipakai sendiri, jalurnya IUPTLS, dan SLO diperlukan di kedua jalur.
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lewat OSS
Perizinan ketenagalistrikan diajukan melalui OSS berbasis risiko, yang semula diatur dalam PP 5/2021 dan kini diatur dalam PP 28/2025. Pada 2021, saat PP 5/2021 mulai berlaku, Kementerian ESDM menjelaskan bahwa sebagian besar penyediaan tenaga listrik tergolong berisiko tinggi, sehingga pelakunya memerlukan NIB dan izin. Sektor ini memakai KBLI 35111 sampai 35118 yang mencakup pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik.
Standar perizinan terbaru ada dalam Permen ESDM 7/2026, yang berlaku sejak 12 Juni 2026 dan menggantikan Permen ESDM 5/2021. Peraturan ini mengatur standar perizinan berbasis risiko lintas subsektor ESDM, dan perizinan yang terbit sebelumnya tetap berlaku sampai masa berlakunya habis. Pelaku usaha ketenagalistrikan sebaiknya memeriksa lampiran ketenagalistrikan pada peraturan ini untuk persyaratan dan standar yang berlaku saat mengajukan atau memperpanjang izin.
Kesalahan yang Sering Terjadi
Mengurus IUPTLS lalu menjual listrik kepada pihak lain. Pasal 13 ayat (1) UU Ketenagalistrikan menegaskan usaha kepentingan sendiri hanya untuk pemakaian sendiri. Penjualan kelebihan listrik pun memerlukan persetujuan pemerintah menurut Pasal 23 UU Ketenagalistrikan. Pelaku usaha yang ingin menjual listrik secara rutin perlu menyiapkan IUPTLU.
Menganggap SLO sama dengan izin operasi. SLO diwajibkan oleh Pasal 44 ayat (4) UU Ketenagalistrikan bagi instalasi yang beroperasi, tetapi SLO tidak menggantikan Perizinan Berusaha. Pembangkit yang ber-SLO namun tidak memiliki IUPTLU atau IUPTLS tetap bermasalah dari sisi perizinan usaha. Pastikan keduanya ada sebelum pembangkit beroperasi.
Menghitung kapasitas per unit, bukan per sistem. Pasal 39 Permen ESDM 11/2021 menentukan ambang 500 kW berdasarkan total kapasitas dalam satu sistem instalasi tenaga listrik. Beberapa unit kecil yang terhubung dalam satu sistem dapat melewati ambang itu. Hitung kapasitas keseluruhan sebelum memutuskan apakah cukup melapor atau harus mengurus IUPTLS.
Memakai rujukan lama. Banyak artikel dan dokumen lama masih menyebut izin operasi sebagai izin tersendiri berdasarkan Pasal 22 UU 30/2009 (teks asli). Rujukan itu sudah berubah sejak UU Cipta Kerja. Gunakan UU Ketenagalistrikan, Permen ESDM 11/2021, dan Permen ESDM 7/2026 sebagai pegangan.
Kesimpulan
IUPTLU dan IUPTLS dibedakan oleh tujuan penggunaan listrik, bukan oleh jenis pembangkitnya. Izin operasi dalam arti lama sudah tidak berdiri sendiri sejak UU Cipta Kerja, sedangkan SLO tetap menjadi kewajiban terpisah bagi instalasi yang beroperasi. Pelaku usaha perlu memeriksa tujuan penggunaan listrik, kapasitas total sistem, dan standar perizinan terbaru sebelum mengajukan izin.
Prinsipnya: tentukan dulu untuk siapa listriknya, baru pilih izinnya; SLO bukan pengganti izin.
