Setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha tidak hanya perlu memastikan bahwa legalitas usahanya telah terbit. Dalam kondisi tertentu, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Namun, kewajiban LKPM tidak selalu sama untuk setiap pelaku usaha. Perbedaannya sangat dipengaruhi oleh skala usaha. Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar memiliki perlakuan yang berbeda dalam kewajiban pelaporan LKPM.
Hal ini penting dipahami agar pelaku usaha tidak keliru. Ada pelaku usaha yang sebenarnya tidak wajib menyampaikan LKPM, tetapi merasa wajib. Sebaliknya, ada juga pelaku usaha yang sebenarnya wajib lapor, tetapi tidak menyadarinya.
Apa Itu LKPM?
LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Laporan ini wajib dibuat dan disampaikan secara berkala oleh pelaku usaha yang memang termasuk kategori wajib lapor.
Dalam Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, pelaku usaha pada prinsipnya wajib menyampaikan LKPM untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah memperoleh NIB. LKPM tersebut memuat data realisasi penanaman modal, tenaga kerja, produksi barang dan/atau jasa, pemenuhan persyaratan dasar, perizinan berusaha, PB UMKU, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha, serta kendala yang dihadapi. Dengan demikian, LKPM bukan sekadar laporan administratif. LKPM menjadi salah satu instrumen untuk melihat perkembangan kegiatan usaha setelah legalitas terbit.
Usaha Mikro: Tidak Wajib Menyampaikan LKPM
Pelaku usaha dengan skala usaha mikro tidak diwajibkan menyampaikan LKPM. Ketentuan ini penting karena banyak pelaku usaha mikro merasa khawatir setelah memperoleh NIB. Mereka mengira semua pemilik NIB otomatis wajib menyampaikan LKPM secara berkala. Padahal, Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 secara tegas mengatur bahwa penyampaian LKPM tidak diwajibkan bagi pelaku usaha dengan skala usaha mikro. Artinya, apabila pelaku usaha memang masuk kategori usaha mikro, maka kewajiban LKPM tidak berlaku baginya. Namun, hal ini tidak berarti usaha mikro bebas dari seluruh kewajiban hukum. Usaha mikro tetap perlu menjaga kesesuaian data NIB, menjalankan usaha sesuai KBLI, memenuhi ketentuan sektor usaha apabila ada, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Usaha Kecil: Wajib Lapor Setiap Semester
Berbeda dengan usaha mikro, pelaku usaha dengan skala usaha kecil wajib menyampaikan LKPM. Namun, periode pelaporannya lebih ringan dibandingkan usaha menengah dan besar. Usaha kecil menyampaikan LKPM setiap 6 bulan sekali atau setiap semester. Ketentuannya adalah:
Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli tahun yang bersangkutan.
Semester II disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
Ketentuan ini diatur dalam Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa pelaku usaha skala kecil menyampaikan LKPM setiap enam bulan atau semester.
Jadi, jika suatu usaha sudah masuk kategori usaha kecil, pelaku usaha perlu mulai memperhatikan jadwal pelaporan LKPM secara berkala.
Usaha Menengah dan Besar: Wajib Lapor Setiap Triwulan
Pelaku usaha dengan skala usaha menengah dan usaha besar memiliki kewajiban pelaporan yang lebih sering. Dalam Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, pelaku usaha skala menengah dan besar wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan sekali atau setiap triwulan.
Jadwal pelaporannya adalah:
Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 15 April tahun yang bersangkutan.
Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli tahun yang bersangkutan.
Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober tahun yang bersangkutan.
Triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
Untuk usaha menengah dan besar, LKPM juga dibedakan menjadi dua tahap, yaitu LKPM tahap persiapan bagi kegiatan usaha yang belum operasional atau belum melakukan transaksi komersial, dan LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah siap atau sudah beroperasi secara komersial.
Bagaimana dengan Kegiatan yang Dibiayai APBN atau APBD?
Selain usaha mikro, ada satu pengecualian lain yang penting dipahami. Penyampaian LKPM juga tidak diwajibkan bagi kegiatan usaha yang pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Jadi, pengecualian kewajiban LKPM bukan hanya dilihat dari skala usaha mikro, tetapi juga dapat dilihat dari sumber pembiayaan kegiatan usaha tertentu.
Ringkasan Perbedaan Kewajiban LKPM
Secara sederhana, perbedaannya dapat dipahami sebagai berikut:
| Skala Usaha | Kewajiban LKPM | Periode Pelaporan |
| Usaha Mikro | Tidak wajib | Tidak ada kewajiban LKPM |
| Usaha Kecil | Wajib | Setiap semester |
| Usaha Menengah | Wajib | Setiap triwulan |
| Usaha Besar | Wajib | Setiap triwulan |
| Kegiatan dibiayai APBN/APBD | Tidak wajib | Tidak ada kewajiban LKPM |
Penutup
Kewajiban LKPM tidak berlaku sama untuk semua pelaku usaha. Usaha mikro tidak diwajibkan menyampaikan LKPM, sedangkan usaha kecil, menengah, dan besar memiliki kewajiban pelaporan dengan periode yang berbeda.
Usaha kecil menyampaikan LKPM setiap semester. Sementara itu, usaha menengah dan besar menyampaikan LKPM setiap triwulan.
Karena itu, setelah memperoleh NIB, pelaku usaha sebaiknya tidak hanya melihat apakah legalitasnya sudah terbit, tetapi juga memastikan skala usahanya dan kewajiban pelaporan yang melekat. Dengan memahami kewajiban LKPM sejak awal, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis secara lebih tertib, patuh, dan siap menghadapi kebutuhan administrasi maupun pengawasan di kemudian hari.
