Dalam Perseroan Terbatas atau PT, Direksi memiliki posisi yang sangat penting. Direksi bukan hanya orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan, tetapi organ perseroan yang menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga. Karena peran tersebut, Direksi memikul tanggung jawab hukum yang serius. Direksi wajib menjalankan perusahaan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan, dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.
Dalam hukum perusahaan, kewajiban ini sering dikaitkan dengan prinsip fiduciary duty. Secara sederhana, fiduciary duty adalah kewajiban Direksi untuk bertindak secara loyal, hati-hati, jujur, tidak menyalahgunakan jabatan, tidak memiliki benturan kepentingan, dan mengutamakan kepentingan perseroan. Dengan demikian, menjadi Direksi bukan sekadar “mengurus perusahaan”. Direksi harus memastikan bahwa setiap tindakan pengurusan memiliki dasar hukum, dasar bisnis yang wajar, dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.
Dasar Hukum Kedudukan Direksi
Dasar hukum utama mengenai Direksi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah melalui ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan UU Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 1 angka 5 UU PT mengatur bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dari ketentuan ini, terdapat beberapa unsur penting.
Pertama, Direksi adalah organ perseroan. Artinya, Direksi bertindak dalam kapasitas resmi sebagai bagian dari struktur PT.
Kedua, Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan. Artinya, Direksi memiliki kewenangan menjalankan kegiatan perusahaan, tetapi kewenangan tersebut disertai tanggung jawab hukum.
Ketiga, pengurusan dilakukan untuk kepentingan perseroan. Direksi tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi, pemegang saham tertentu, kelompok tertentu, atau pihak terafiliasi apabila hal tersebut bertentangan dengan kepentingan perseroan.
Keempat, pengurusan harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi tidak boleh menjalankan kegiatan yang berada di luar ruang lingkup usaha perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
Direksi Wajib Mengurus PT untuk Kepentingan Perseroan
Pasal 92 ayat (1) UU PT mengatur bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ketentuan ini menjadi fondasi penting fiduciary duty Direksi. Direksi tidak hanya bertugas membuat perusahaan berjalan, tetapi harus memastikan bahwa pengurusan dilakukan demi kepentingan perseroan sebagai badan hukum.
Dalam praktik, “kepentingan perseroan” tidak selalu sama dengan kepentingan pemegang saham mayoritas. Direksi memang diangkat oleh RUPS, tetapi setelah menjabat, Direksi tidak boleh semata-mata menjadi alat pemegang saham tertentu. Direksi tetap harus bertindak untuk kepentingan PT. Misalnya, apabila pemegang saham mayoritas meminta Direksi melakukan transaksi yang merugikan perseroan tetapi menguntungkan pihak terafiliasi, Direksi tidak boleh langsung mengikuti permintaan tersebut tanpa menilai risiko, kewajaran, dan kepentingan perseroan. Dengan demikian, loyalitas Direksi pertama-tama adalah kepada perseroan, bukan kepada pemegang saham tertentu secara pribadi.
Fiduciary Duty: Itikad Baik, Kehati-hatian, dan Tanggung Jawab
Pasal 97 ayat (1) UU PT mengatur bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Selanjutnya, Pasal 97 ayat (2) mengatur bahwa pengurusan tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Ketentuan ini menjadi dasar penting prinsip fiduciary duty Direksi dalam hukum PT Indonesia.
Dalam praktik, fiduciary duty dapat dipahami melalui beberapa kewajiban utama.
Pertama, duty of loyalty, yaitu kewajiban Direksi untuk setia pada kepentingan perseroan. Direksi tidak boleh menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu dengan merugikan perseroan.
Kedua, duty of care, yaitu kewajiban Direksi untuk bertindak hati-hati, rasional, dan berdasarkan informasi yang memadai sebelum mengambil keputusan bisnis.
Ketiga, duty of good faith, yaitu kewajiban bertindak dengan itikad baik, jujur, tidak manipulatif, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Keempat, kewajiban menghindari benturan kepentingan. Direksi tidak boleh mengambil keputusan yang mengandung konflik kepentingan tanpa keterbukaan dan mekanisme persetujuan yang benar.
Kelima, kewajiban mematuhi hukum dan anggaran dasar. Direksi harus memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, perizinan, anggaran dasar, serta keputusan organ perseroan yang sah.
Direksi Harus Bertindak Sesuai Maksud dan Tujuan PT
Salah satu aspek penting fiduciary duty adalah kewajiban Direksi untuk menjalankan perusahaan sesuai maksud dan tujuan perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT tercantum dalam anggaran dasar. Dalam praktik perizinan berusaha, bagian ini juga berkaitan dengan KBLI yang digunakan dalam sistem OSS dan data korporasi pada sistem AHU. Apabila Direksi menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maka Direksi berisiko dianggap bertindak di luar kewenangannya. Risiko ini menjadi lebih serius apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan atau pihak ketiga.
Misalnya, sebuah PT dalam anggaran dasarnya hanya memiliki kegiatan usaha perdagangan tertentu, tetapi Direksi menjalankan kegiatan usaha lain yang membutuhkan izin khusus dan belum tercantum dalam anggaran dasar maupun perizinan OSS. Jika kemudian kegiatan tersebut menimbulkan kerugian atau pelanggaran, Direksi dapat menghadapi risiko pertanggungjawaban. Karena itu, kepatuhan terhadap maksud dan tujuan perseroan bukan sekadar urusan administratif. Hal tersebut berkaitan langsung dengan batas kewenangan Direksi.
Direksi dan Kepatuhan Administrasi Korporasi
Dalam praktik modern, tanggung jawab Direksi juga berkaitan dengan kepatuhan administrasi korporasi. Misalnya, kesesuaian data AHU, OSS, KBLI, anggaran dasar, perizinan berusaha, laporan keuangan, dan dokumen perseroan lainnya. Direksi tidak dapat menganggap administrasi korporasi sebagai urusan teknis semata. Jika ketidaktertiban administrasi menyebabkan perusahaan menjalankan kegiatan di luar izin, menandatangani kontrak tanpa kewenangan yang jelas, atau tidak memenuhi kewajiban hukum, maka Direksi dapat ikut menanggung risikonya.
Contohnya, perubahan kegiatan usaha yang mengubah substansi maksud dan tujuan PT seharusnya diperhatikan melalui mekanisme perubahan anggaran dasar apabila memang diperlukan. Demikian pula, apabila data KBLI dalam OSS tidak sesuai dengan kegiatan riil perusahaan, Direksi perlu mengambil langkah perbaikan. Dalam konteks ini, fiduciary duty Direksi mencakup kewajiban untuk memastikan perusahaan tidak hanya berjalan secara bisnis, tetapi juga tertib secara hukum dan administratif.
Direksi sebagai Wakil Perseroan
Selain mengurus perseroan, Direksi juga berwenang mewakili perseroan. Pasal 98 ayat (1) UU PT mengatur bahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka pada prinsipnya setiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
Dalam praktik, kewenangan mewakili perseroan sangat penting. Direksi dapat menandatangani perjanjian, mengajukan perizinan, membuka rekening bank, berhubungan dengan vendor, mewakili perseroan dalam sengketa, dan melakukan tindakan hukum lainnya atas nama perseroan. Namun, kewenangan mewakili ini tetap harus dijalankan sesuai anggaran dasar, maksud dan tujuan perseroan, keputusan RUPS, serta ketentuan hukum yang berlaku. Jika tindakan tertentu menurut anggaran dasar membutuhkan persetujuan Komisaris atau RUPS, maka Direksi harus memperhatikan persyaratan tersebut.
Direksi dan Benturan Kepentingan
Fiduciary duty juga menuntut Direksi untuk menghindari benturan kepentingan. Pasal 99 ayat (1) UU PT mengatur bahwa anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum PT menyadari adanya situasi ketika kepentingan pribadi Direksi dapat bertentangan dengan kepentingan perseroan.
Misalnya, Direksi hendak membuat kontrak antara PT dengan perusahaan lain yang juga dimiliki oleh Direksi tersebut. Dalam keadaan seperti ini, terdapat potensi benturan kepentingan. Direksi tidak boleh begitu saja bertindak seolah-olah tidak ada konflik. Harus ada keterbukaan, penilaian kewajaran transaksi, dan mekanisme persetujuan yang sesuai. Benturan kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi dasar untuk menilai bahwa Direksi tidak menjalankan fiduciary duty secara benar.
Fiduciary Duty dan Business Judgment Rule
Dalam praktik hukum perusahaan, fiduciary duty sering dikaitkan dengan prinsip business judgment rule. Business judgment rule pada dasarnya melindungi Direksi dari tanggung jawab pribadi atas keputusan bisnis yang ternyata merugikan, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, berdasarkan informasi yang memadai, dan untuk kepentingan perseroan.
Prinsip ini penting karena Direksi harus memiliki ruang untuk mengambil keputusan bisnis. Jika setiap kerugian bisnis langsung dianggap sebagai kesalahan Direksi, maka Direksi akan terlalu takut mengambil keputusan strategis. Namun, business judgment rule bukan perlindungan mutlak. Direksi tetap harus dapat menunjukkan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar yang wajar. Misalnya, ada analisis, dokumen pendukung, pertimbangan risiko, persetujuan organ perseroan apabila diperlukan, dan tidak ada konflik kepentingan tersembunyi.
Dengan demikian, fiduciary duty dan business judgment rule saling berkaitan. Fiduciary duty menetapkan standar perilaku Direksi, sedangkan business judgment rule dapat melindungi Direksi yang telah bertindak sesuai standar tersebut.
Cara Direksi Menjalankan Fiduciary Duty dengan Baik
Agar dapat menjalankan fiduciary duty dengan baik, Direksi perlu membangun kebiasaan tata kelola yang tertib.
Pertama, Direksi harus memahami anggaran dasar. Hal ini meliputi maksud dan tujuan perseroan, kegiatan usaha, kewenangan Direksi, batasan tindakan hukum, serta tindakan yang membutuhkan persetujuan Komisaris atau RUPS.
Kedua, Direksi perlu memastikan kegiatan usaha sesuai dengan KBLI dan perizinan OSS. Jika terjadi perubahan kegiatan usaha yang substansial, Direksi perlu menilai apakah diperlukan perubahan anggaran dasar, pembaruan data AHU, atau penyesuaian perizinan.
Ketiga, Direksi perlu mendokumentasikan keputusan penting. Keputusan bisnis sebaiknya didukung dengan risalah rapat, analisis risiko, dokumen keuangan, pendapat profesional apabila diperlukan, dan persetujuan organ perseroan yang relevan.
Keempat, Direksi harus menghindari benturan kepentingan. Jika terdapat potensi konflik kepentingan, Direksi perlu mengungkapkannya secara terbuka dan tidak memaksakan diri mewakili perseroan dalam transaksi tersebut.
Kelima, Direksi perlu menjaga pemisahan harta pribadi dan harta perseroan. Rekening, aset, pembukuan, dan transaksi perusahaan harus dikelola secara terpisah dari kepentingan pribadi.
Keenam, Direksi perlu memastikan kepatuhan hukum perusahaan. Ini mencakup perizinan, perpajakan, ketenagakerjaan, kontrak, pelaporan, kewajiban administratif, serta kewajiban sektoral sesuai bidang usaha.
Ketujuh, Direksi perlu mengambil tindakan pencegahan apabila terdapat potensi kerugian. Jika Direksi mengetahui adanya risiko hukum, risiko keuangan, atau risiko operasional, Direksi tidak boleh membiarkannya tanpa langkah mitigasi.
Mengapa Prinsip Ini Penting bagi Pelaku Usaha?
Bagi pelaku usaha, memahami fiduciary duty Direksi penting karena banyak PT kecil dan menengah dijalankan secara informal. Sering kali pemegang saham, Direktur, dan pengelola usaha adalah orang yang sama atau berasal dari lingkaran keluarga dan teman dekat. Dalam kondisi seperti itu, batas peran sering kabur. Uang perusahaan dianggap uang pribadi. Keputusan bisnis tidak didokumentasikan. RUPS tidak pernah dibuat. Perizinan tidak diperbarui. Kontrak ditandatangani tanpa memeriksa kewenangan. Kegiatan usaha berkembang, tetapi anggaran dasar dan KBLI tidak disesuaikan.
Kebiasaan informal seperti ini mungkin terlihat praktis, tetapi dapat menimbulkan risiko hukum. Jika terjadi sengketa, kerugian, pemeriksaan, atau tuntutan dari pihak ketiga, Direksi dapat diminta menjelaskan apakah ia telah menjalankan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, fiduciary duty bukan hanya konsep untuk perusahaan besar. Prinsip ini juga penting bagi PT kecil, PT keluarga, startup, usaha dengan investor, dan Perseroan Perorangan.
Penutup
Direksi dalam PT bukan sekadar pengurus administratif. Direksi adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan dalam hubungan hukum. Prinsip fiduciary duty menuntut Direksi untuk bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, loyal kepada kepentingan perseroan, menghindari benturan kepentingan, mematuhi hukum, serta menjalankan perusahaan sesuai maksud dan tujuan perseroan.
Pada prinsipnya, kerugian bisnis tidak otomatis membuat Direksi bertanggung jawab pribadi. Namun, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kerugian terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas.
Dengan memahami fiduciary duty, Direksi dapat menjalankan perusahaan secara lebih hati-hati, tertib, dan bertanggung jawab. Bagi perseroan, hal ini penting untuk menjaga tata kelola. Bagi Direksi sendiri, hal ini penting untuk mengurangi risiko pertanggungjawaban pribadi.
