Dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS, salah satu tahap penting yang tidak boleh dilakukan secara asal adalah memilih KBLI. KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia menjadi dasar untuk menentukan kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh pelaku usaha.
Banyak pelaku usaha menganggap KBLI hanya sekadar kode angka. Padahal, dalam sistem OSS, KBLI memiliki fungsi yang sangat penting. Dari kode KBLI, sistem dapat membaca jenis kegiatan usaha, tingkat risiko, perizinan yang dibutuhkan, hingga kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Karena itu, memilih KBLI yang tepat merupakan langkah awal untuk membangun legalitas usaha yang sesuai.
Apa Itu KBLI?
KBLI adalah kode klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan kegiatan usaha berdasarkan jenis aktivitas ekonominya. Dalam Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, KBLI disebut sebagai kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
Dalam praktik OSS, KBLI digunakan untuk menentukan bidang usaha pelaku usaha. BPS juga menjelaskan bahwa KBLI tidak hanya digunakan untuk kebutuhan statistik, tetapi juga digunakan dalam penentuan bidang usaha pada sistem OSS. Artinya, KBLI bukan hanya urusan administrasi. KBLI adalah dasar penting dalam sistem perizinan berusaha.
Mengapa Memilih KBLI Harus Hati-Hati?
Memilih KBLI harus dilakukan dengan hati-hati karena kode tersebut akan melekat pada legalitas usaha. Apabila KBLI yang dipilih tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan, maka legalitas usaha dapat menjadi tidak tepat.
Kesalahan memilih KBLI dapat menimbulkan beberapa risiko, misalnya:
- izin yang muncul di OSS tidak sesuai dengan kegiatan usaha;
- kewajiban perizinan tidak terbaca dengan tepat;
- pelaku usaha mengalami kendala saat mengurus izin lanjutan;
- kegiatan usaha dianggap tidak sesuai dengan legalitas yang dimiliki;
- muncul masalah saat kerja sama bisnis, pembiayaan, atau pemeriksaan.
Karena itu, pelaku usaha sebaiknya tidak memilih KBLI hanya karena namanya terdengar mirip. Yang perlu diperhatikan adalah ruang lingkup kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan.
1. Pahami Kegiatan Usaha yang Sebenarnya Dijalankan
Langkah pertama dalam memilih KBLI adalah memahami kegiatan usaha secara konkret. Pelaku usaha perlu menjawab beberapa pertanyaan dasar:
Apa produk atau jasa yang ditawarkan?
Bagaimana proses bisnisnya?
Apakah kegiatan utamanya produksi, perdagangan, jasa, konsultansi, konstruksi, teknologi, makanan-minuman, atau kegiatan lain?
Apakah usaha hanya menjual barang, atau juga memproduksi barang?
Apakah usaha hanya menyediakan platform, atau juga melakukan transaksi barang sendiri?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena satu jenis bisnis bisa terlihat mirip dari luar, tetapi berbeda dari sisi KBLI. Misalnya, usaha makanan bisa masuk ke beberapa kemungkinan kegiatan, tergantung model bisnisnya. Restoran, rumah makan, katering, perdagangan makanan, dan industri makanan dapat memiliki KBLI yang berbeda. Karena itu, pelaku usaha perlu melihat kegiatan utama, bukan hanya nama bisnisnya.
2. Tentukan Kegiatan Utama Usaha
Dalam memilih KBLI, pelaku usaha perlu menentukan kegiatan utama dari usahanya. Kegiatan utama adalah kegiatan yang paling menggambarkan inti usaha. Jika suatu perusahaan menjalankan beberapa aktivitas, maka perlu dilihat aktivitas mana yang menjadi pusat kegiatan bisnisnya. Sebagai contoh, sebuah usaha yang menjual kopi dapat memiliki beberapa kemungkinan:
Jika kegiatan utamanya membuka kedai dan menyajikan minuman kepada konsumen, maka arahnya bisa ke penyediaan makanan dan minuman.
Jika kegiatan utamanya memproduksi kopi kemasan, maka arahnya bisa ke industri pengolahan.
Jika kegiatan utamanya menjual kopi kemasan dari produsen lain, maka arahnya bisa ke perdagangan.
Contoh ini menunjukkan bahwa satu produk yang sama belum tentu memiliki KBLI yang sama. Yang menentukan adalah bentuk kegiatan usahanya.
3. Baca Uraian KBLI, Jangan Hanya Judulnya
Salah satu kesalahan umum dalam memilih KBLI adalah hanya membaca judul kode, tanpa membaca uraian atau ruang lingkupnya. Padahal, judul KBLI sering kali hanya memberikan gambaran umum. Untuk memastikan kesesuaiannya, pelaku usaha perlu membaca uraian kegiatan yang termasuk dalam KBLI tersebut.
Dalam banyak kasus, ada kode KBLI yang judulnya terlihat cocok, tetapi setelah dibaca uraian lengkapnya ternyata tidak sesuai. Sebaliknya, ada juga kode yang judulnya tidak terlalu jelas, tetapi uraian kegiatannya justru sesuai dengan model usaha yang dijalankan. Karena itu, pemilihan KBLI sebaiknya dilakukan dengan membaca:
- judul KBLI;
- ruang lingkup kegiatan;
- contoh kegiatan yang termasuk;
- kegiatan yang dikecualikan, apabila tersedia.
Dengan cara ini, pelaku usaha dapat memilih KBLI secara lebih akurat.
4. Gunakan KBLI 5 Digit untuk Kebutuhan OSS
Struktur KBLI disusun bertingkat, mulai dari kategori, golongan pokok 2 digit, golongan 3 digit, subgolongan 4 digit, sampai kelompok 5 digit. Dalam dokumen BPS, KBLI 2025 dijelaskan menggunakan kode angka maksimal lima digit dan satu digit alfabet sebagai kategori. Untuk keperluan OSS dan NIB, pelaku usaha umumnya perlu memilih KBLI sampai tingkat 5 digit, karena level inilah yang menunjukkan kelompok kegiatan usaha secara paling spesifik.
Misalnya, mengetahui bahwa usaha bergerak di bidang perdagangan saja belum cukup. Pelaku usaha perlu mengetahui perdagangan apa, bentuknya seperti apa, dan jenis kegiatan spesifiknya termasuk dalam kode mana. Semakin spesifik pemilihan KBLI, semakin tepat sistem OSS membaca kegiatan usaha tersebut.
5. Perhatikan Risiko dan Perizinan yang Muncul di OSS
Setelah memilih KBLI, pelaku usaha perlu memperhatikan informasi yang muncul dalam OSS. Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, setiap kegiatan usaha dapat memiliki tingkat risiko dan kewajiban perizinan yang berbeda. Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 menjelaskan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko merupakan perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berdasarkan hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
Karena itu, setelah KBLI dipilih, pelaku usaha perlu mencermati apakah OSS menampilkan:
- NIB saja;
- Sertifikat Standar;
- Izin;
- PB UMKU;
- persyaratan dasar seperti KKPR atau Persetujuan Lingkungan;
- kewajiban lain yang harus dipenuhi.
Jangan berhenti hanya karena NIB sudah terbit. Pelaku usaha tetap perlu membaca status perizinan dan kewajiban yang muncul dalam sistem.
6. Jangan Memilih Terlalu Banyak KBLI Tanpa Kebutuhan
Sebagian pelaku usaha memilih banyak KBLI sekaligus karena berpikir “sekalian saja supaya lengkap”. Cara ini perlu dihindari apabila kegiatan usaha tersebut belum benar-benar dijalankan atau tidak direncanakan secara jelas.
Memasukkan terlalu banyak KBLI dapat menimbulkan konsekuensi administratif. Setiap KBLI dapat membawa risiko, izin, standar, dan kewajiban yang berbeda. Jika KBLI yang dicantumkan tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya, hal itu dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam legalitas usaha.
Sebaiknya, pelaku usaha memilih KBLI yang memang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan atau benar-benar akan dijalankan dalam rencana usaha yang jelas.
7. Perhatikan Perubahan dari KBLI 2020 ke KBLI 2025
BPS menjelaskan bahwa KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan disusun untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang semakin dinamis. KBLI 2025 juga digunakan sebagai acuan dalam pengklasifikasian aktivitas ekonomi di Indonesia. Perubahan ini penting karena beberapa kode dapat mengalami perubahan, penggabungan, pemecahan, atau penyesuaian nomenklatur. Untuk itu, pelaku usaha perlu memastikan apakah kode usaha yang sebelumnya digunakan masih sesuai atau perlu disesuaikan dengan KBLI terbaru.
8. Sesuaikan KBLI dengan Akta dan Kegiatan Usaha
Bagi pelaku usaha berbentuk badan hukum atau badan usaha, pemilihan KBLI juga sebaiknya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dalam akta pendirian atau anggaran dasar. Jika kegiatan usaha yang dipilih dalam OSS tidak sejalan dengan maksud dan tujuan badan usaha, maka dapat muncul kebutuhan untuk menyesuaikan dokumen korporasi terlebih dahulu. Hal ini penting terutama untuk PT, koperasi, CV, firma, atau bentuk badan usaha lain yang memiliki dokumen pendirian. Legalitas usaha sebaiknya konsisten antara akta, OSS, NIB, izin usaha, dan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan.
9. Evaluasi KBLI Saat Usaha Berkembang
Pemilihan KBLI bukan hanya penting saat awal mengurus NIB. Ketika usaha berkembang, pelaku usaha juga perlu mengevaluasi kembali apakah KBLI yang dimiliki masih sesuai. Misalnya, usaha yang awalnya hanya berdagang kemudian mulai memproduksi sendiri. Atau usaha yang awalnya hanya menyediakan jasa konsultansi kemudian mulai mengembangkan platform digital. Perubahan model bisnis seperti ini dapat mempengaruhi kesesuaian KBLI. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha perlu mempertimbangkan perubahan atau penambahan KBLI melalui OSS sesuai ketentuan yang berlaku.
Penutup
Memilih KBLI yang tepat merupakan langkah penting dalam pengurusan NIB melalui OSS. KBLI bukan hanya kode angka, tetapi dasar untuk menentukan jenis kegiatan usaha, tingkat risiko, perizinan, dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha perlu memahami kegiatan usahanya secara konkret, menentukan kegiatan utama, membaca uraian KBLI, menggunakan kode 5 digit yang sesuai, serta memperhatikan risiko dan perizinan yang muncul dalam OSS. Dengan memilih KBLI secara tepat, pelaku usaha dapat membangun legalitas usaha yang lebih sesuai, tertib, dan aman secara hukum. Legalitas yang baik bukan hanya legalitas yang terbit, tetapi legalitas yang benar-benar mencerminkan kegiatan usaha yang dijalankan.
