Dalam praktik bisnis, istilah akuisisi sering digunakan untuk menggambarkan pembelian perusahaan. Padahal, secara hukum, akuisisi tidak selalu berarti membeli seluruh perusahaan. Dalam konteks Perseroan Terbatas atau PT, akuisisi pada umumnya terjadi melalui pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan. Artinya, yang diambil alih bukan sekadar aset atau kegiatan usaha, tetapi saham yang memberikan kendali terhadap perusahaan.
Karena itu, akuisisi PT tidak boleh dipahami hanya sebagai transaksi jual beli saham biasa. Akuisisi adalah aksi korporasi yang dapat mengubah struktur kepemilikan, pengendalian perusahaan, komposisi pemegang saham, arah kebijakan bisnis, hubungan dengan Direksi dan Komisaris, perjanjian dengan pihak ketiga, bahkan kewajiban perusahaan kepada regulator. Dalam transaksi akuisisi, yang penting bukan hanya siapa membeli saham siapa, tetapi juga apakah pengambilalihan tersebut mengubah kendali atas perusahaan.
Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dari definisi tersebut, terdapat dua unsur penting. Pertama, terdapat pengambilalihan saham perseroan. Kedua, pengambilalihan saham tersebut mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan.
UU Perseroan Terbatas juga mengatur pengambilalihan dalam Bab mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan. Ketentuan mengenai pengambilalihan antara lain diatur dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 134 UU Perseroan Terbatas. Selain itu, pengalihan saham juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham, daftar pemegang saham, anggaran dasar perseroan, serta keputusan organ perseroan yang diperlukan.
Dalam konteks persaingan usaha, akuisisi juga dapat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 28 dan Pasal 29. Ketentuan ini penting apabila pengambilalihan saham berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, atau apabila nilai aset dan/atau nilai penjualan memenuhi batas tertentu yang wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.
Dengan demikian, akuisisi PT tidak hanya tunduk pada hukum perseroan, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat bersinggungan dengan hukum persaingan usaha, perizinan, ketenagakerjaan, perpajakan, kontrak, dan sektor usaha tertentu.
Akuisisi Berbeda dari Jual Beli Saham Biasa
Tidak setiap jual beli saham otomatis merupakan akuisisi dalam arti pengambilalihan. Seseorang dapat membeli sebagian kecil saham dalam PT tanpa mengambil alih pengendalian perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, transaksi tersebut lebih tepat dipahami sebagai pengalihan saham biasa. Namun, apabila pembelian saham menyebabkan pembeli memperoleh kendali atas perusahaan, maka transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai pengambilalihan atau akuisisi.
Misalnya, seseorang membeli 70% saham dalam PT dari pemegang saham lama. Dengan kepemilikan tersebut, pembeli dapat menentukan arah keputusan dalam RUPS, mengangkat atau mengganti Direksi dan Komisaris, serta memengaruhi kebijakan strategis perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, transaksi saham tidak lagi sekadar jual beli biasa. Transaksi tersebut telah mengubah pengendalian perusahaan. Inilah titik penting dalam akuisisi yaitu perubahan pengendalian.
Apa yang Dimaksud dengan Pengendalian?
Pengendalian dalam perusahaan tidak selalu hanya dilihat dari jumlah saham. Memang, kepemilikan saham mayoritas biasanya memberikan posisi pengendalian yang kuat. Namun, dalam praktik, pengendalian juga dapat dipengaruhi oleh hak suara, komposisi pemegang saham, perjanjian pemegang saham, hak veto, kemampuan mengangkat Direksi atau Komisaris, serta pengaruh nyata terhadap kebijakan perusahaan.
Karena itu, dalam membaca akuisisi, yang perlu dilihat bukan hanya angka persentase saham, tetapi juga bagaimana saham tersebut mempengaruhi kekuasaan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Seseorang atau badan hukum dapat dikatakan memperoleh pengendalian apabila setelah transaksi ia memiliki kemampuan untuk menentukan atau mempengaruhi secara signifikan arah perusahaan. Pengendalian inilah yang membuat akuisisi memiliki konsekuensi hukum dan bisnis yang lebih besar dibandingkan transaksi saham biasa.
Mengapa Akuisisi Perlu Hati-Hati?
Akuisisi dapat terlihat sederhana: pembeli membayar, penjual menyerahkan saham, lalu komposisi pemegang saham berubah. Namun, dari sisi hukum, akuisisi tidak sesederhana itu.
Pembeli saham tidak hanya memperoleh hak atas saham. Dalam banyak kasus, pembeli juga masuk ke dalam perusahaan yang memiliki sejarah hukum, kontrak, aset, izin, utang, kewajiban, karyawan, sengketa, dan risiko yang sudah ada sebelumnya. Jika pembeli tidak memeriksa kondisi perusahaan dengan baik, ia dapat mengambil alih perusahaan yang ternyata menyimpan masalah hukum.
Misalnya, perusahaan target memiliki kontrak penting yang mengandung klausul perubahan pengendalian. Jika saham perusahaan diambil alih tanpa persetujuan pihak dalam kontrak, kerja sama bisa terganggu. Atau perusahaan target memiliki izin usaha tertentu yang membutuhkan pemenuhan syarat khusus. Setelah akuisisi, perubahan pemegang saham atau pengendalian bisa saja berdampak pada kewajiban perizinan. Karena itu, akuisisi perlu didahului dengan pemeriksaan hukum yang cermat.
Legal Due Diligence sebelum Akuisisi
Dalam transaksi akuisisi, legal due diligence menjadi sangat penting. Legal due diligence dilakukan untuk memeriksa kondisi hukum perusahaan target sebelum transaksi dilakukan. Tujuannya agar pembeli mengetahui risiko hukum yang melekat pada perusahaan yang akan diambil alih.
Pemeriksaan ini biasanya mencakup aspek korporasi, pemegang saham, kewenangan Direksi dan Komisaris, anggaran dasar, perizinan, kontrak material, aset, ketenagakerjaan, sengketa, utang-piutang, jaminan, hak kekayaan intelektual, kepatuhan sektoral, dan potensi kewajiban hukum lainnya. Namun, secara konseptual, inti dari legal due diligence adalah menjawab pertanyaan: apakah perusahaan target aman untuk diambil alih?
Jika ditemukan risiko, pembeli dapat mengambil keputusan yang lebih terukur. Transaksi dapat dilanjutkan dengan syarat tertentu, harga dapat dinegosiasikan ulang, penjual dapat diminta menyelesaikan masalah terlebih dahulu, atau kontrak akuisisi dapat memuat jaminan dan perlindungan khusus. Tanpa legal due diligence, pembeli dapat membeli saham tanpa memahami risiko yang ikut melekat pada perusahaan tersebut.
Kepentingan Pemegang Saham Harus Diperhatikan
Akuisisi juga berkaitan dengan kepentingan pemegang saham. Jika saham dialihkan dari satu pemegang saham kepada pihak lain, maka ketentuan dalam anggaran dasar harus diperhatikan. Dalam banyak PT, anggaran dasar dapat mengatur pembatasan pemindahan hak atas saham, kewajiban menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain, atau keharusan memperoleh persetujuan organ perseroan. Ketentuan seperti ini tidak boleh diabaikan.
Jika pengalihan saham dilakukan tanpa memperhatikan anggaran dasar, transaksi dapat menimbulkan keberatan dari pemegang saham lain. Sengketa dapat muncul, terutama apabila transaksi tersebut mengubah pengendalian perusahaan atau merugikan pemegang saham minoritas.
Karena itu, sebelum akuisisi dilakukan, perlu diperiksa apakah mekanisme pengalihan saham sudah sesuai dengan UU Perseroan Terbatas, anggaran dasar, dan perjanjian antar pemegang saham jika ada.
Peran RUPS, Direksi, dan Komisaris
Dalam akuisisi PT, organ perseroan juga memiliki peran penting. RUPS berkaitan dengan keputusan pemegang saham, terutama apabila akuisisi memerlukan persetujuan tertentu atau berdampak pada perubahan struktur perseroan. Direksi memiliki peran dalam menjalankan pengurusan perseroan dan memastikan tindakan korporasi dilakukan sesuai ketentuan hukum dan anggaran dasar. Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
Jika akuisisi dilakukan melalui Direksi perseroan, UU Perseroan Terbatas mengatur adanya prosedur tertentu, termasuk penyusunan rancangan pengambilalihan dan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, mitra usaha, masyarakat, serta persaingan sehat dalam melakukan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa akuisisi bukan hanya kepentingan pembeli dan penjual saham. Akuisisi juga dapat memengaruhi pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan.
Dampak terhadap Kontrak Perusahaan
Salah satu aspek yang sering penting dalam akuisisi adalah kontrak. Perusahaan target mungkin memiliki kontrak dengan pelanggan, vendor, lender, pemilik tempat, distributor, pemegang lisensi, investor, atau pihak lain. Dalam kontrak-kontrak tertentu, perubahan pengendalian perusahaan dapat dianggap sebagai peristiwa penting yang memerlukan pemberitahuan atau persetujuan.
Misalnya, kontrak pembiayaan dapat memuat ketentuan bahwa perubahan pengendalian harus memperoleh persetujuan kreditur. Kontrak kerja sama strategis dapat mengatur bahwa perubahan pemegang saham pengendali harus diberitahukan kepada mitra. Perjanjian lisensi dapat membatasi pengalihan kendali tanpa persetujuan pemilik lisensi. Jika ketentuan seperti ini diabaikan, akuisisi dapat memicu pelanggaran kontrak. Karena itu, sebelum akuisisi dilakukan, kontrak-kontrak material perusahaan target perlu dibaca dengan hati-hati.
Dampak terhadap Perizinan dan Kegiatan Usaha
Akuisisi juga dapat berdampak pada perizinan perusahaan. Pada sektor usaha tertentu, perubahan pemegang saham atau pengendalian dapat memerlukan pemberitahuan, persetujuan, atau penyesuaian perizinan. Hal ini terutama penting pada sektor yang diatur secara ketat, seperti keuangan, pertambangan, energi, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, perkebunan, atau sektor lain yang memiliki persyaratan khusus.
Selain itu, jika pembeli adalah pihak asing, akuisisi dapat menimbulkan konsekuensi dalam hukum penanaman modal asing. Bidang usaha yang sebelumnya dapat dijalankan oleh perusahaan dalam negeri perlu diperiksa apakah terbuka bagi penanaman modal asing, apakah ada batas kepemilikan asing, dan apakah ada kewajiban perizinan tambahan. Karena itu, akuisisi tidak cukup hanya melihat saham. Perlu juga dilihat apakah perubahan pengendalian berdampak pada legalitas kegiatan usaha.
Dampak terhadap Karyawan
Akuisisi juga dapat menimbulkan pertanyaan dari sisi ketenagakerjaan. Perubahan pengendalian perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan manajemen, struktur organisasi, dan hubungan kerja. Dalam beberapa kasus, karyawan mungkin khawatir terhadap perubahan pemilik, perubahan strategi, restrukturisasi, atau potensi perubahan hubungan kerja.
Karena itu, aspek ketenagakerjaan perlu diperhatikan, terutama jika akuisisi akan diikuti oleh perubahan besar dalam operasional perusahaan. Walaupun akuisisi saham tidak selalu langsung mengubah hubungan kerja, pembeli tetap perlu memahami kondisi ketenagakerjaan perusahaan target. Misalnya, apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban ketenagakerjaan, apakah ada perselisihan hubungan industrial, apakah ada kewajiban pembayaran tertentu, dan apakah kebijakan internal perusahaan sudah tertib. Risiko ketenagakerjaan yang tidak diperiksa dapat menjadi beban setelah akuisisi selesai.
Akuisisi dan Persaingan Usaha
Akuisisi juga dapat berkaitan dengan hukum persaingan usaha. Dalam kondisi tertentu, pengambilalihan saham yang mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada KPPU. Tujuannya agar transaksi pengambilalihan tidak mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Hal ini penting terutama jika akuisisi dilakukan oleh perusahaan besar, melibatkan pelaku usaha dalam pasar yang sama, atau berpotensi meningkatkan konsentrasi pasar. Dengan demikian, akuisisi tidak hanya dilihat sebagai urusan internal pemegang saham. Dalam skala tertentu, akuisisi juga dapat menjadi perhatian dari sisi struktur pasar dan persaingan usaha.
Perusahaan yang akan melakukan akuisisi perlu memeriksa apakah transaksi tersebut menimbulkan kewajiban notifikasi kepada KPPU dan apakah transaksi tersebut berpotensi menimbulkan isu persaingan usaha.
Akuisisi oleh Investor Asing
Jika akuisisi dilakukan oleh investor asing, aspek hukum yang perlu diperhatikan menjadi lebih luas. Perusahaan perlu melihat apakah bidang usaha target terbuka untuk penanaman modal asing. Jika terbuka, perlu diperiksa apakah terdapat batas maksimum kepemilikan asing, persyaratan khusus, kewajiban perizinan, atau ketentuan sektoral tertentu.
Dalam beberapa sektor, masuknya pemegang saham asing dapat mengubah status perusahaan menjadi perusahaan penanaman modal asing. Perubahan ini dapat berdampak pada kewajiban perizinan, pelaporan, struktur permodalan, dan kepatuhan lainnya.
Karena itu, akuisisi oleh investor asing tidak boleh hanya dipandang sebagai pembelian saham. Perlu dipastikan bahwa struktur transaksi sesuai dengan ketentuan penanaman modal dan perizinan berusaha yang berlaku.
Harga Saham Bukan Satu-Satunya Hal Penting
Dalam akuisisi, negosiasi sering berfokus pada harga saham. Namun, harga bukan satu-satunya hal penting. Pembeli juga perlu memperhatikan jaminan dari penjual, kondisi pendahuluan sebelum transaksi ditutup, pembagian risiko, kewajiban memperbaiki temuan due diligence, penyelesaian sengketa, perlindungan terhadap klaim masa lalu, serta mekanisme apabila setelah transaksi ditemukan kewajiban tersembunyi.
Misalnya, setelah akuisisi selesai ternyata ditemukan sengketa lama, utang yang belum diungkap, pajak yang belum dibayar, atau kontrak yang bermasalah. Jika perjanjian akuisisi tidak mengatur perlindungan bagi pembeli, risiko tersebut dapat menjadi beban serius. Karena itu, perjanjian akuisisi harus disusun dengan memperhatikan hasil pemeriksaan hukum dan struktur risiko transaksi.
Akuisisi Harus Dipahami sebagai Perubahan Kendali
Inti dari akuisisi PT adalah perubahan pengendalian. Setelah akuisisi, pihak yang mengambil alih saham dapat memiliki kemampuan untuk menentukan arah perusahaan. Ia dapat mempengaruhi keputusan RUPS, pengangkatan Direksi dan Komisaris, kebijakan bisnis, strategi ekspansi, penggunaan aset, dan arah jangka panjang perusahaan.
Bagi pemegang saham lama, akuisisi dapat berarti pelepasan kendali. Bagi pemegang saham baru, akuisisi berarti masuk ke dalam perusahaan dengan seluruh hak dan risiko yang menyertainya. Bagi manajemen, akuisisi dapat berarti perubahan arah kebijakan. Bagi karyawan, akuisisi dapat menimbulkan perubahan organisasi. Bagi mitra bisnis, akuisisi dapat mempengaruhi hubungan kerja sama. Dengan memahami akuisisi sebagai perubahan kendali, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menyiapkan transaksi.
Penutup
Akuisisi PT bukan sekadar jual beli saham. Akuisisi adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan. Karena berhubungan dengan pengendalian, akuisisi dapat membawa dampak luas terhadap struktur pemegang saham, kewenangan organ perseroan, kontrak, perizinan, aset, karyawan, kewajiban hukum, dan hubungan perusahaan dengan pihak ketiga.
Dasar hukum utama akuisisi PT terdapat dalam UU Perseroan Terbatas, khususnya pengertian pengambilalihan dalam Pasal 1 angka 11 dan pengaturan mengenai pengambilalihan dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 134. Dalam kondisi tertentu, akuisisi juga perlu memperhatikan ketentuan hukum persaingan usaha, terutama Pasal 28 dan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 serta peraturan KPPU terkait penilaian penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham dan/atau aset.
Bagi perusahaan, akuisisi perlu disiapkan dengan cermat. Tidak cukup hanya membuat akta pengalihan saham atau memperbarui data pemegang saham. Perusahaan perlu memahami akibat hukum, risiko transaksi, kepentingan pemegang saham, kewajiban kepada pihak ketiga, serta dampaknya terhadap perizinan dan kegiatan usaha. Dalam aksi korporasi, perubahan kepemilikan dapat berarti perubahan kendali. Dan ketika kendali berubah, risiko hukumnya juga perlu dibaca dengan serius.
