Dalam hukum persaingan usaha, pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk bersaing secara aktif, tetapi juga harus memastikan bahwa strategi bisnisnya tidak melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Pelanggaran seperti kartel, persekongkolan tender, penyalahgunaan posisi dominan, perjanjian tertutup, atau keterlambatan notifikasi akuisisi saham dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. KPPU berwenang memeriksa dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.
Bagi pelaku usaha, memahami jenis dan konsekuensi sanksi KPPU penting agar setiap keputusan bisnis dapat dijalankan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip kepatuhan hukum.
Dasar Hukum
Dasar hukum utama mengenai sanksi KPPU dalam persaingan usaha antara lain:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UU ini menjadi dasar utama pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kewenangan KPPU serta jenis tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar. - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999, terutama terkait mekanisme keberatan atas putusan KPPU, forum Pengadilan Niaga, dan pengaturan sanksi administratif. - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
PP ini mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan KPPU, kriteria sanksi, jenis sanksi administratif, besaran denda, serta ketentuan mengenai keberatan dan kasasi atas putusan KPPU. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga
PERMA ini mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU di Pengadilan Niaga.
Peran KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha
KPPU adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam menjalankan perannya, KPPU dapat menerima laporan, melakukan penyelidikan, memeriksa perkara, menilai alat bukti, memutus perkara, dan menjatuhkan sanksi administratif.
Peran KPPU penting karena pelanggaran persaingan usaha seringkali tidak mudah terlihat. Pelanggaran dapat terjadi melalui perjanjian, koordinasi, perilaku pasar, struktur kepemilikan, kebijakan harga, atau tindakan bisnis yang terlihat wajar tetapi berdampak menghambat persaingan.
Misalnya, pelaku usaha dapat terlihat bersaing dalam tender, tetapi sebenarnya telah mengatur pemenang. Atau beberapa pelaku usaha tampak menetapkan harga secara independen, tetapi sebenarnya terdapat koordinasi antar pesaing. Dalam kondisi seperti ini, KPPU berperan untuk menilai apakah tindakan tersebut melanggar hukum persaingan usaha.
Jenis Pelanggaran yang Dapat Dikenai Sanksi
Sanksi KPPU dapat dijatuhkan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum persaingan usaha. Secara umum, pelanggaran tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori.
Pertama, perjanjian yang dilarang. Contohnya penetapan harga, kartel, pembagian wilayah, pemboikotan, perjanjian tertutup, integrasi vertikal yang bermasalah, dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Kedua, kegiatan yang dilarang. Contohnya monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, jual rugi untuk menyingkirkan pesaing, manipulasi biaya produksi, dan persekongkolan tender.
Ketiga, penyalahgunaan posisi dominan. Pelaku usaha yang memiliki posisi kuat di pasar tidak boleh menggunakan kekuatan tersebut untuk menghambat pesaing, membatasi pasar, atau menetapkan syarat perdagangan yang tidak wajar.
Keempat, aksi korporasi yang menimbulkan risiko persaingan usaha. Misalnya penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Kelima, pelanggaran kewajiban administratif, seperti keterlambatan pemberitahuan atau notifikasi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham kepada KPPU.
Bentuk Sanksi Administratif KPPU
Dalam hukum persaingan usaha, KPPU dapat menjatuhkan tindakan administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bentuk sanksi administratif tersebut dapat berupa:
- penetapan pembatalan perjanjian;
- perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal;
- perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat;
- perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
- penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
- penetapan pembayaran ganti rugi;
- pengenaan denda.
Sanksi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan KPPU tidak hanya terbatas pada pemberian denda. Dalam kondisi tertentu, KPPU juga dapat memerintahkan penghentian kegiatan, pembatalan perjanjian, bahkan pembatalan aksi korporasi tertentu.
Denda dalam Perkara Persaingan Usaha
Denda merupakan salah satu bentuk sanksi yang paling sering diperhatikan oleh pelaku usaha. Setelah perubahan melalui rezim Cipta Kerja, pengaturan mengenai denda dalam persaingan usaha menjadi lebih tegas, termasuk adanya denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00.
PP No. 44 Tahun 2021 mengatur bahwa pengenaan denda dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda. Dalam konteks tertentu, denda dapat dihitung berdasarkan persentase dari keuntungan bersih atau total penjualan pada pasar bersangkutan selama periode pelanggaran.
Besaran denda tidak semata-mata ditentukan secara mekanis. KPPU juga mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak negatif dari pelanggaran, durasi pelanggaran, faktor yang meringankan, faktor yang memberatkan, dan kemampuan pelaku usaha untuk membayar.
Dengan demikian, denda dalam hukum persaingan usaha tidak hanya dimaksudkan sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah pelanggaran dan mengoreksi perilaku bisnis yang merusak persaingan.
Sanksi Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi
Selain sanksi terhadap pelanggaran substantif, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi karena terlambat memenuhi kewajiban administratif. Salah satu contohnya adalah keterlambatan notifikasi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham kepada KPPU.
Dalam PP No. 57 Tahun 2010, pelaku usaha yang wajib menyampaikan pemberitahuan tetapi terlambat melakukannya dapat dikenai denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimal Rp25.000.000.000,00. Kewajiban notifikasi ini penting dalam konteks merger control. Tujuannya agar KPPU dapat menilai apakah suatu aksi korporasi berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kewajiban notifikasi tidak dihitung berdasarkan nilai transaksi semata. Yang menjadi ukuran adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, akuisisi dengan nilai transaksi yang terlihat kecil tetap dapat wajib di notifikasi apabila nilai aset atau penjualan kelompok usahanya melewati ambang batas.
Faktor yang Meringankan dan Memberatkan
Dalam menjatuhkan sanksi, KPPU dapat mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Faktor yang meringankan dapat berupa sikap kooperatif pelaku usaha, pengakuan terhadap pelanggaran, upaya memperbaiki keadaan, atau belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya.
Sebaliknya, faktor yang memberatkan dapat berupa dampak pelanggaran yang luas, durasi pelanggaran yang panjang, keuntungan besar yang diperoleh dari pelanggaran, ketidakkooperatifan selama pemeriksaan, atau pengulangan pelanggaran.
Pertimbangan ini penting karena menunjukkan bahwa sanksi KPPU tidak hanya melihat pelanggaran secara formal, tetapi juga memperhatikan konteks dan perilaku pelaku usaha selama proses pemeriksaan.
Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU
Pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan. Setelah perubahan melalui rezim Cipta Kerja, keberatan terhadap putusan KPPU diajukan ke Pengadilan Niaga.
Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU di Pengadilan Niaga diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2021. Setelah putusan Pengadilan Niaga, pihak yang keberatan juga dapat menempuh kasasi ke Mahkamah Agung sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan, putusan KPPU dapat menjadi berkekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan pelaksanaan atau eksekusinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengapa Pelaku Usaha Perlu Memperhatikan Sanksi KPPU?
Pelaku usaha perlu memperhatikan sanksi KPPU karena dampaknya tidak hanya bersifat finansial. Denda memang dapat menjadi beban ekonomi yang besar, tetapi risiko persaingan usaha juga menyangkut reputasi, hubungan bisnis, kepercayaan investor, dan kelangsungan kerja sama dengan mitra.
Perusahaan yang dinyatakan melanggar hukum persaingan usaha dapat menghadapi penurunan kepercayaan dari konsumen, mitra, investor, dan regulator. Dalam sektor tertentu, reputasi sebagai pelaku usaha yang pernah melanggar hukum persaingan usaha juga dapat memengaruhi peluang mengikuti tender atau kerja sama bisnis berikutnya.
Karena itu, kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.
Langkah Pencegahan bagi Perusahaan
Untuk mengurangi risiko sanksi KPPU, pelaku usaha dapat melakukan beberapa langkah pencegahan.
Pertama, melakukan legal review terhadap perjanjian bisnis yang berpotensi menimbulkan risiko persaingan usaha, seperti perjanjian distribusi, keagenan, kemitraan, franchise, konsorsium, atau kerja sama dengan pesaing.
Kedua, memastikan proses tender dilakukan secara independen dan tidak melibatkan komunikasi atau koordinasi yang dapat dianggap sebagai pengaturan pemenang.
Ketiga, menghindari pembahasan harga, wilayah, produksi, pelanggan, atau strategi pemasaran dengan pesaing.
Keempat, melakukan penilaian hukum sebelum merger, peleburan, atau pengambilalihan saham, terutama untuk memastikan apakah transaksi tersebut wajib dinotifikasi kepada KPPU.
Kelima, menyusun pedoman kepatuhan persaingan usaha secara internal.
Keenam, memberikan pelatihan kepada direksi, komisaris, tim legal, sales, marketing, procurement, dan business development mengenai risiko pelanggaran hukum persaingan usaha.
Ketujuh, mendokumentasikan setiap keputusan bisnis secara baik agar perusahaan dapat menunjukkan bahwa keputusan tersebut dibuat secara independen dan berdasarkan alasan bisnis yang sah.
Kesimpulan
Sanksi KPPU dalam persaingan usaha dapat berupa pembatalan perjanjian, perintah penghentian kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan aksi korporasi, pembayaran ganti rugi, dan denda administratif.
Bagi pelaku usaha, risiko sanksi KPPU perlu dipahami sejak awal karena pelanggaran persaingan usaha dapat muncul dari berbagai aktivitas bisnis, mulai dari penetapan harga, tender, distribusi, kemitraan, hingga akuisisi saham.
Kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha bukan hanya penting untuk menghindari denda, tetapi juga untuk menjaga reputasi, keberlanjutan usaha, dan kepercayaan pasar. Karena itu, pelaku usaha sebaiknya menempatkan compliance persaingan usaha sebagai bagian penting dari strategi bisnis dan tata kelola perusahaan.
